PROGRAM KERJA ATR / BPN

LARASITA

SEKILAS LARASITA

LARASITA merupakan layanan pertanahan bergerak (mobile land service) yang bersifat pro aktif atau “jemput bola” ke tengah-tengah masyarakat. Sebagai sebuah kebijakan inovatif, kelahiran LARASITA dilandasi keinginan pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat, serta adanya kesadaran bahwa tugas-tugas berat itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dari balik meja kantor tanpa membuka diri terhadap interaksi masyarakat yang kesejahteraannya menjadi tujuan utama pengelolaan pertanahan.

Guna untuk menjawab kebutuhan berinteraksi dengan masyarakat tersebut, dilahirkan sebuah interface baru. Sebuah interface yang didesain bukan hanya untuk memberikan layanan administratif pertanahan, tetapi juga melakukan penyiapan masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria, mendampingi dan memberdayakan masyarakat dalam konteks pertanahan, melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar, melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah, memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang mungkin diselesaikan di lapangan, menyambungkan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat. Sebuah interface yang –bukan sekedar memungkinkan, tetapi harus- bisa menyentuh masyarakat tidak hanya dengan regulasi, tetapi benar-benar bersentuhan secara fisik untuk kemudian secara psikis bisa mengerti tentang apa yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat. Dan secara praktis: Sebuah interface yang dapat melaksanakan pola pengelolaan pertanahan secara aktif. Interface itu adalah LARASITA.

Pada dasarnya, LARASITA menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Kantor Pertanahan. Meskipun begitu, pengamatan pada Kantor Pertanahan yang dijadikan kantor percontohan menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap layanan-layanan pertanahan melalui LARASITA secara signifikan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tingkat antusiasme masyarakat terhadap layanan pertanahan melalui Kantor Pertanahan. Pada penelitian lanjutan atas fenomena itu, kemudian diketahui bahwa masyarakat –khususnya pedesaan- mengalami kesenjangan formalitas yang cukup lebar terhadap layanan pertanahan yang selama ini diselenggarakan di Kantor Pertanahan, dimana kesenjangan itu kemudian diperlebar oleh para perantara yang selalu berdiri diantara Kantor Pertanahan dan masyarakat. Keberadaan para perantara tersebut, selain mempertajam kesenjangan formalitas antara masyarakat dan Kantor Pertanahan, pada prakteknya juga seringkali melakukan pembiasan informasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat, baik karena pembiasan informasi tentang persyaratan, biaya maupun tentang waktu penyelesaian layanan pertanahan.

Selain itu, jarak geografis juga menjadi kendala. Kesulitan transportasi menuju Kantor Pertanahan, seringkali mampu menggagalkan niat seseorang untuk mendapatkan layanan pertanahan. Seperti diketahui, tingkat kepemilikan mobil atau motor pribadi pada masyarakat yang tinggal di pedesaan adalah relatif rendah. Kesulitan ini dilipatgandakan dengan sangat sedikitnya transportasi umum yang cukup nyaman bagi seseorang untuk bepergian dengan membawa dokumen-dokumen penting tentang kepemilikan tanahnya. Hal inilah yang menjadi faktor utama rendahnya intensitas arus informasi yang benar kepada masyarakat pedesaan, yang pada akumulasinya menghentikan arus komunikasi antara Kantor Pertanahan (sebagai representasi BPN RI) dan masyarakat. Tepat pada titik permasalahan itu pula, LARASITA diajukan sebagai solusi.

Kedatangan LARASITA di desa-desa (biasanya di area dimana warga desa sering berkumpul) mampu menutup rata jurang formalitas sekaligus jarak geografis berikut jarak psikologis yang sudah lama terbentang diantara Kantor Pertanahan dan masyarakat. Pada kunjungan-kun jungan LARASITA, akan mudah didapati perbincangan akrab antara petugas dan masyarakat. Fakta bahwa masyarakat sedang berada di lingkungan desanya sendiri, berpengaruh besar terhadap sehatnya komunikasi, dimana ketika pertemuan dilakukan di Kantor Pertanahan, terlihat bahwa komunikasi yang terbangun seolah-olah vertikal, dengan menempatkan petugas di sisi atas. Dalam komunikasi yang sehat tersebut, informasi-informasi pertanahan baik dari petugas maupun dari masyarakat akan mengalir lancar.

Dengan kondisi komunikasi yang kondusif, akan mudah bagi petugas untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang reforma agraria untuk proses penyiapan masyarakat dalam pelaksanaannya, mendampingi dan memberdayakan masyarakat melalui aset-aset pertanahan, melaksanakan secara lebih dini pengawasan dan pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta melaksanakan identifikasi dan penelitian terhadap tanah yang diindikasikan terlantar, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan penyampaian informasi penatagunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, memfasilitasi dan mendekatkan akses-akses penciptaan sumber-sumber ekonomi baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi masalah, sengketa atau perkara pertanahan secara dini serta memfasilitasi upaya penanganannya, melakukan sosialisasi dan berinteraksi untuk menyampaikan informasi pertanahan dan program-program pertanahan lainnya, menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, melaksanakan kegiatan legalisasi aset dan melaksanakan tugas-tugas pertanahan lain.

Secara praktis, kegiatan yang dilaksanakan oleh LARASITA sudah menegaskan perbedaannya dengan loket Kantor Pertanahan. Kemampuannya menyentuh dimensi sosial dari pengelolaan pertanahan pada prosesnya akan memberikan kesempatan lebih besar untuk melakukan tugas-tugas pengelolaan pertanahan, dimana seringkali tugas-tugas tersebut tidak mampu dijangkau oleh interface Loket Kantor Pertanahan karena formalitasnya. Dengan kemampuannya itu pula, LARASITA diharapkan mampu menjembatani BPN RI dengan masyarakat pemangku kepentingan pertanahan, yaitu masyarakat yang mempergunakan tanah sebagai basis sumberdaya untuk penghidupannya.

Pelaksanaan Larasita telah memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun internal BPN RI. Bagi masyarakat, pelaksanaan Larasita yang telah berjalan mewujudkan kemudahan akses untuk memperoleh informasi, pengurusan sertipikat, penyelesaian masalah/sengketa pertanahan karena Kantor Pertanahan Bergerak berada di dekat mereka; biaya akses ke Kantor Pertanahan semakin kecil bahkan tidak diperlukan; pengurusan sertipikasi tanah menjadi lebih murah karena tidak perlu membayar jasa calo/perantara; Pengurusan sertipikasi tanah menjadi lebih mudah karena tidak perlu beberapa kali datang ke Kantor Pertanahan. Bagi BPN RI, hal ini berdampak positif karena terjadi transformasi budaya pelayanan dan budaya kerja dari manual ke komputerisasi, adanya peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, adanya peningkatan transparansi pelayanan dan terbangunnya database pertanahan.

REFORMA AGRARIA

SEKILAS REFORMA AGRARIA

Reforma Agraria merupakan iplementasi dari mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI), Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada MPR-RI untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003. Salah satu butir saran dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia, terkait dengan perlunya Penataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah.

Reforma Agraria atau secara legal formal disebut juga dengan Pembaruan Agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agrarian (khususnya tanah). Dalam pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa “Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam tataran operasional Reforma Agraria di Indonesia dilaksanakan melalui 2 (dua) langkah yaitu:

  1. Penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdsarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undsang Pokok Agraria ( UUPA ).
  2. Proses Penyelenggaraan Land Reform Plus, yaitu penataan aset tanah bagi masyarakat dan Penataan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya secara baik. Di dalam penyelenggaraan Land Reform Plus diselenggarakan dua hal penting yaitu Aset Reform dan Akses Reform.

Maksud dan Tujuan Reforma Agraria

Maksud Reforma Agraria:

  1. menciptakan sumber-sumber kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria
  2. menata kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan
  3. meningkatkan berkelanjutan sistem kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan indonesia, serta
  4. meningkatkan harmoni kemasyarakatan.

Tujuan Reforma Agraria:

  1. mengurangi kemiskinan
  2. menciptakan lapangan kerja
  3. memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah
  4. menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria
  5. mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan
  6. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup
  7. meningkatkan ketanahan pangan dan energi masyarakat.

Prinsip-Prinsip Reforma Agraria

  1. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  3. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
  4. mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia;
  5. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
  6. mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;
  7. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan;
  8. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
  9. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam;
  10. mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;
  11. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
  12. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumberdaya agraria dan sumberdaya alam.

Arah Kebijakan Reforma Agraria

  1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Reforma Agraria.
  2. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan.
  3. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
  4. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip Reforma Agraria.
  5. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi.
  6. Mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumberdaya agraria yang terjadi.

Dasar Hukum Reforma Agraria

  1. UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 amandemen keempat
  2. Tap MPR Nomor IX/ MPR/ 2001
  3. Keputusan MPR Nomor 5/MPR/2003
  4. Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960)
  5. Perpres No. 10 Tahun 2006

Objek Reforma Agraria

Tanah merupakan komponen dasar dalam reforma agraria, maka pada dasarnya tanah yang ditetapkan sebagai objek reforma agraria adalah tanah-tanah negara dari berbagai sumber yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai objek reforma agrarian. Karenanya kegiatan penyediaan tanah merupakan langkah strategis bagi keberhasilan reforma agraria. Salah satu contoh sumber tanah objek reforma agrarian adalah tanah terlantar. Menurut Pasal 9 PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, tanah terlantar yang sudah ditetapkan menjadi tanah negara akan menjadi salah satu objek reforma agraria.

Subjek Reforma Agraria

Pada dasarnya subyek Reforma Agraria adalah penduduk miskin di perdesaan baik petani, nelayan maupun non-petani/nelayan. Penduduk miskin dalam kategori ini dapat dimulai dari yang di dalam lokasi ataupun yang terdekat dengan lokasi, dan dibuka kemungkinan untuk melibatkan kaum miskin dari daerah lain (perdesaan dan perkotaan).

PENANGANAN KASUS PERTANAHAN

PENANGANAN KASUS PERTANAHAN

Sekilas Kasus Pertanahan

Salah satu kegiatan dalam program strategis BPN RI lainnya adalah percepatan penyelesaian kasus pertanahan. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

Sengketa Pertanahan

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.

Perkara Pertanahan

Perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI.

Tipologi Kasus Pertanahan

Tipologi kasus pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, secara garis besar dikelompokkan menjadi :

  1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
  2. Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
  3. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
  4. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang.
  5. Sertipikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertipikat hak atas tanah lebih dari 1.
  6. Sertipikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidangtanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.
  7. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
  8. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang teiah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah.
  9. Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
  10. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Kriteria Penyelesaian Kasus Pertanahan

Kasus pertanahan yang terdapat dalam basis data BPN RI merupakan kasus-kasus lama maupun kasus-kasus baru yang timbul sebagai implikasi kasus-kasus lama. Setelah dilakukan identifikasi terhadap kasus-kasus tersebut, diperoleh informasi bahwa tipologi kasus kasus tersebut tidak dapat dilakukan generalisasi dalam melakukan upaya penanganan kasusnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya penyelesaiannya dikategorikan dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

  1. Kriteria 1 (K1) : penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengketa.
  2. Kriteria 2 (K2) : penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertipikat hak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
  3. Kriteria 3 (K3) : Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang bersengketa.
  4. Kriteria 4 (K4) : Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan.
  5. Kriteria 5 (K5) : Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain.

Solusi Penyelesaian Kasus Pertanahan

Terhadap suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, solusi penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Pelayanan pengaduan dan Informasi Kasus
    • Pengaduan disampaikan melalui Loket pengaduan.
    • Dilakukan Register terhadap pengaduan yang diterima.
    • Penyampaian informasi, digolongkan menjadi :
      • Informasi rahasia : Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
      • Informasi Terbatas : Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
      • Informasi Terbuka untuk umum : Diberikan pada pihak yang membutuhkan.
  2. Pengkajian Kasus
    • Untuk mengetahui faktor penyebab.
    • Menganalisis data yang ada.
    • Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.
  3. Penanganan Kasus
    Penanganan suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan :
  • Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.
  • Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.
  • Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
  • Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus.

Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan pembentukan tim penanganan kasus potensi konflik strategis.

  • Penyelesaian Kasus
    Penyelesaian suatu kasus pertanahan dikelompokkan menjadi 2 yaitu :
  • Penyelesaian melalui jalur hukum/pengadilan.
  • Penyelesaian melalui proses mediasi.

Data Kasus Pertanahan

Sebagai sebuah program prioritas, penyelesaian kasus-kasus pertanahan senantiasa menjadi perhatian seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional RI di tingkat Pusat, Kantor Wilayah Propinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Sampai dengan bulan September 2013, jumlah kasus pertanahan mencapai 4.223 kasus yang terdiri dari sisa kasus tahun 2012 sebanyak 1.888 kasus dan kasus baru sebanyak 2.335 kasus. Jumlah kasus yang telah selesai mencapai 2.014 kasus atau 47,69% yang tersebar di 33 Propinsi seluruh Indonesia, selengkapnya silahkan klik disini.

REFORMASI BIROKRASI

SEKILAS REFORMASI BIROKRASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebenarnya sudah dimulai dilakukan sejak Tahun 2006 yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN).

BPN RI sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Perpres Nomor 10 Tahun 2006.

BPN RI juga menyelenggarakan fungsi-fungsi dibidang pertanahan, mulai dari fungsi perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan, hingga fungsi lain dibidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perpres Nomor 10 Tahun 2006.

Sejalan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sesuai Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014 sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 20 Tahun 2010, BPN RI telah menetapkan visi pembangunan pertanahan 2010-2014, yaitu: “Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Tanah dan Pertanahan untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, serta Keadilan dan Keberlanjutan Sistem Kemasyarakatan, Kebangsaan dan Kenegaraan Republik Indonesia.”

Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi guna mewujudkan visi pembangunan pertanahan tersebut, BPN RI dituntut untuk membangun organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur yang bersih, profesional dan bertanggung jawab dalam rangka menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, sejak bulan Maret Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor: 96/KEP-100.3.43/III/2010 telah dibentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi (RB) BPN RI.

Selanjutnya pada Tahun 2012 dalam rangka mempersiapkan Dokumen Usulan dan Road Map BPN RI 2010-2014, ditetapkan Tim RB BPN RI yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Penilai Mandiri Pelaksanaan RB (Assesor) dan yang terakhir telah ditetapkan pula Tim Manajemen Perubahan BPN RI, sesuai dengan Keputusan Kepala BPN RI No. 572/KEP-3.43/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Perubahan Keputusan Kepala BPN RI No. 99/KEP-3.43/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Tim Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPN RI.

Keikutsertaan BPN RI dalam proses Reformasi Birokrasi secara resmi dimulai sejak tanggal 15 Januari 2013, ditandai dengan telah diserahkannya Dokumen Usulan dan Road Map BPN RI 2010-2014 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, meliputi 9 program yang dijabarkan kedalam 27 kegiatan dan sekaligus menetapkan 2 (dua) program ”Quick Wins” BPN RI untuk tahun 2013-2014, yaitu Program Pelayanan Pengecekan Sertipikat Tanah dan Pelayanan Peralihan Hak Jual-Beli Atas Tanah, dengan harapan bahwa kepercayaan masyarakat kepada BPN RI akan semakin meningkat. Hal ini kemudian telah ditindaklanjuti oleh Kementerian PAN dan RB dengan melakukan Verifikasi Lapangan (Verlap) oleh Tim Verlap RB Nasional tanggal 21 Februari 2013.

Sebagai bukti dan komitmen dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, BPN RI telah melakukan beberapa hal antara lain:

  1. Pencanangan pemakaian PIN RB untuk seluruh jajaran pegawai di lingkungan BPN RI dengan Surat Keputusan (SK) Kepala BPN No.44/KEP-100.3.4/I/2013.
  2. Sosialisasi dan internalisasi persamaan persepsi kegiatan RB melalui “Buku Saku Reformasi Birokrasi”.
  3. Terkait Penataan dan Penguatan Organisasi dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, telah dilakukan:
    1. Sapta Tertib Pertanahan, yaitu:
      • Tertib Administrasi:
        • Menjalankan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan konsisten.
        • Mengembangkan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).
        • Ketaatan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
        • Pengelolaan buku tanah, surat ukur, peta, warkah secara baik dan tertib.
        • Pencatatan setiap surat masuk dan surat keluar.
        • Menjawab surat-surat masuk sesuai aturan.
        • Terselenggaranya tata persuratan yang tertib dan lebih efektif/efisien.
        • Standarisasi naskah dinas.
        • Penataan arsip pertanahan (peta, buku tanah, surat ukur, warkah) dalam manajemen arsip modern.
        • Tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) dalam setiap kegiatan.
        • Tersusunnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam setiap kegiatan.
      • Tertib Anggaran:
        • Penertiban Rekening.
        • Pelaksanaan Anggaran.
        • Penatausahaan Keuangan.
        • Pelaporan Keuangan.
        • Pelaksanaan dan pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien.
      • Tertib Perlengkapan:
        • Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai dengan kebutuhan.
        • Penggunaan/pemanfaatan Barang Milik Negara sesuai dengan tujuannya.
        • Terlaksananya transfer Barang Milik Negara dengan tertib.
        • Penghapusan Barang Milik Negara dari daftar barang terhadap barang yang sudah tidak mampu mendukung tugas dan fungsi kantor.
        • Standarisasi sarana dan prasarana baik jumlah maupun spesifikasinya.
        • Penatausahaan (pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan) Barang Milik Negara (BMN) melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
        • Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
      • Tertib Perkantoran:
        • Penataan ruang kantor yang lebih efisien dan efektif dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
        • Menjaga kebersihan dan kerapian kantor.
        • Standarisasi gedung kantor.
        • Standarisasi/penyiapan loket pelayanan dan pengaduan masyarakat.
      • Tertib Kepegawaian:
        • Pola karier dengan merit system.
        • Reward and Punishment.
        • Rekrutmen yang transparasi.
        • Pendidikan Penjenjangan yang teratur.
        • Pembinaan jabatan secara teratur.
        • Peningkatan kemampuan dan keterampilan.
        • Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang tertib.
      • Tertib Disiplin Kerja:
        • Mentaati jam kerja.
        • Penyelesaian target kerja.
        • Menggunakan Pakaian dinas.
        • Rapih.
        • Membuat buku kegiatan harian.
        • Mengisi daftar hadir.
      • Tertib Moral:
        • Melaksanakan kode etik BPN (Peraturan KBPN Nomor 8 Tahun 2011).
        • Menjaga kehormatan pimpinan, diri sendiri dan keluarga.
        • Menjaga sikap, tingkah laku dan etika.
        • Menghindarkan dari perbuatan tercela, dan lain-lain.
    2. Sapta Pembaharuan Reformasi Birokrasi, yang meliputi:
      • Pembangunan dan Penerapan Sistem Rekrutmen.
      • Sistem Pendidikan.
      • Kode Perilaku.
      • Standar Minimum Profesi.
      • Pola Jenjang Karier.
      • Sistem Pengawasan.
      • Pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik dan Profesi.
    3. Pelayanan 1 (satu) hari selesai (one day service).
    4. Pelayanan akhir pekan (weekend service).
    5. Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.
    6. Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPN RI.
    7. Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BPN RI.
    8. Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
    9. Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPN RI
    10. Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
    11. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
    12. Loket Pelayanan Pertanahan.
    13. Penetapan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Umum bagi pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural sebagai hasil dari Analisis Jabatan.
    14. Pelaksanaan Diklat berbasis kompetensi tahun 2013 berdasarkan jabatan fungsional umum.
    15. Sosialisasi dan Pelatihan tentang Penilaian Prestasi Kerja sebagai pengganti DP3 kepada seluruh pegawai BPN RI.
    16. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2012-2013 dilakukan berdasarkan formasi jabatan fungsional umum yang lowong, hasil dari Analisa Beban Kerja 2013-2017, serta proses penerimaannya berdasarkan tahapan prosedur yang telah ditetapkan oleh MENPAN dan RB, sehingga dipastikan penyelenggaraan penerimaan CPNS BPN RI bersih dari KKN.
    17. Pemetaan Kompetensi Individu yang telah dilaksanakan di BPN Pusat dan 31 (tiga puluh satu) Kanwil BPN Provinsi Tahun Anggaran 2012-2013.
    18. Penetapan Program Monitoring dan Perlindungan “Wishtle Blower“.
    19. Penguatan lembaga pertanahan sebagai tindaklanjut Undang-undang pemekaran wilayah melalui pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan dan pembentukan Kantor Pertanahan Definitif.
    20. Inovasi-inovasi dalam rangka percepatan pelayanan di Kantor Pertanahan, antara lain: layanan berkas permohonan melalui SMS, Cekplot Peta, optimalisasi LARASITA, dan banyak lagi inovasi yang sudah dilakukan dan terus dikembangkan.
    21. Pembentukan Satuan Tugas Agen Perubahan (Agent Of Changes) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi.
    22. Berkaitan dengan Reward dan Punishment telah dilakukan:
      • Promosi dan Mutasi Jabatan sejak 1 Januari 2012 hingga 1 September 2013 sebanyak 3.126 orang, terdiri:
        Eselon II : 82 orang
        Eselon III : 453 orang
        Eselon IV : 2.219 orang
      • Penjatuhan Hukuman Disiplin sebanyak 154 orang, terdiri:
        Hukuman Ringan : 78 orang
        Hukuman Sedang : 18 orang
        Hukuman Berat : 58 orang
        (16 orang diantaranya diberhentikan dengan tidak hormat).
  4. Berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menpan dan RB Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, Pembina/Penanggung Jawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, BPN RI telah mengikutsertakan 3 (tiga) Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur, dalam Kegiatan Penilaian dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan yang terakhir dilakukan pula di Kantor BPN RI pada tanggal 5 Juli 2013.
  5. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2012, BPK RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 24 kementerian/lembaga, salah satunya termasuk kepada BPN RI.
  6. Sebagai lanjutan pemberian opini WTP oleh BPK RI, BPN RI kemudian telah melakukan klarifikasi dan verifikasi untuk menilai kesiapan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap bukti-bukti/evidence yang disampaikan dalam kertas kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), dan melakukan kegiatan Evaluasi Jabatan/Job Grading di Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan BPN RI yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Utama BPN RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB pada tanggal 26 Juli 2013. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga, sehingga diharapkan BPN RI dapat diikutsertakan dalam pengajuan usulan anggaran tunjangan kinerja untuk Tahun 2014.
Download buku saku Reformasi Birokrasi:
LEGALISASI ASET

SEKILAS PROGRAM LEGALISASI ASET BPN-RI

Legalisasi aset adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi (pengumpulan data fisik, data yuridis, pengumuman serta penetapan dan/atau penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah), pendaftaran hak atas tanah serta penerbitan sertipikat hak atas tanah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melegalisasi (mensertipikasi) aset berupa tanah belum bersertipikat milik (yang telah dimiliki/dikuasai) oleh perorangan anggota masyarakat atau perorangan anggota kelompok masyarakat tertentu.

Berdasarkan sumber pembiayaan penyelenggaraannya, legalisasi aset dapat dibedakan menjadi legalisasi aset dengan rupiah murni dan legalisasi aset dengan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). Melalui legalisasi aset dengan rupiah murni, tanah milik/yang dikuasai oleh perorangan anggota masyarakat atau perorangan anggota kelompok masyarakat tertentu disertipikatkan dengan inisiatif dari pemerintah serta biaya pengelolaan seluruh proses adminsistrasi pertanahan (adjudikasi, pendaftaran tanah, serta penerbitan sertipikat) sepenuhnya dibebankan kepada Negara. Semenatara untuk legalisasi dengan PNBP diselenggarakan dengan inisitaif dari pemilik atau pemohon hak atas tanah dan sumber biaya pengelolaannya dibebankan kepada pemilik tanah/pemohon hak atas tanah.

Tanah milik yang telah bersertipikat selanjutnya akan dapat antara lain (disamping banyak lagi manfaat), dimanfaatkan sebagai sumber-sumber ekonomi masyarakat terutama dalam rangka penguatan modal usaha, sehingga berkontribusi nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesungguhnya percepatan legalisasi aset/tanah merupakan sebuah keharusan untuk mewujudkan fokus dari arah pembangunan nasional di bidang pertanahan. Masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar dan diberikan legalitas asetnya berupa sertipikat hak atas tanah, akan berpengaruh terhadap kepastian hukum atas aset tanah, baik bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Pada gilirannya pemilikan/penguasaan tanah yang belum terlegalisasi tersebut, akan rentan terhadap terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. Sebagai wujud pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pertanahan dan untuk mendorong tumbuhnya sumber–sumber ekonomi masyarakat, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terus mengembangkan program prioritas Legalisasi Aset dengan Rupiah Murni, melalui kegiatan:

  1. Sertipikat Tanah Prona
  2. Sertipikat Tanah Petani
  3. Sertipikat Tanah Nelayan
  4. Sertipikat Tanah UKM
  5. Sertipikat Transmigrasi
  6. Sertipikat Tanah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)