Pemprov Jakarta dan BPN Koordinasi Masalah Tanah
Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional terkait masalah pengadaan lahan di Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan ada tiga hal yang dibahas dalam pertemuan itu.
“Satu adalah inventarisasi aset, yang kedua adalah pengamanan aset, ketiga adalah percepatan pembangunan,” kata Djarot ketika ditemui usai rapat dengan BPN, di Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/7).
Menurut Djarot, pertemuan ini dilakukan lantaran Pemprov DKI Jakarta bakal banyak melakukan penyediaan tanah, pengadaan tanah, dan pembebasan tanah.
Djarot mencontohkan diantaranya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), waduk, dan rumah susun sederhana sewa.
Selama ini, Djarot menilai dalam sengkete aset Pemprov DKI seringkali kalah atau dikalahkan karena bukti-bukti yang tidak jelas.
“Karena kami ada di dua kaki, kemudian DKI betul-betul ada mafia tanah,” ujar Djarot.
Djarot berharap jika ada sengketa BPN dapat terbuka.
Di sisi lain, ia menampik pertemuan ini lantaran adanya kasus pembelian tanah di Cengkareng Barat. Djarot menyebut kerja sama dengan BPN sudah dimulai sejak Februari lalu.
Untuk diketahui, kasus pembelian lahan seluas 4,6 hektare di Cengkareng Barat berlangsung pada November 2015. Dinas Perumahan dan Gedung membeli tanah milik Toeti Noezlar Soekarno seharga Rp668 miliar.
Belakangan diketahui tanah tersebut ternyata milik Pemprov Jakarta dikelola Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan. Toeti dan kuasa hukumnya Rudy Iskandar dituding memalsukan dokumen. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan dan belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. (wis)
